NUSA DUA, KOMPAS.com - Produsen dan penyedia layanan BlackBerry Research In Motion (RIM) menyangkal pernyataan bahwa pihaknya tidak membayar pajak dalam menyediakan layanannya di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Gregory Wade, Managing Director South East Asia RIM di sela-sela BlackBerry Developer Conference (Devcon) Asia 2011 di Nusa Dua, Bali.

"Kami telah membayar pajak kami dan akan terus mematuhi peraturan yang berlaku di negara manapun layanan kami tersedia," ujar Gregory Wade, kepada sejumlah wartawan lokal maupun mancanegara, Kamis (13/1/2011). Ia juga kembali menegaskan bahwa RIM berkomitmen mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan tersebut mengklarifikasi berita hari ini bahwa Menteri Keuangan RI akan menagih pajak RIM. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga mengungkap bahwa RIM tak membayar pajak sepeserpun dari keuntungannya selama ini yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahun dari layanan BlackBerry di Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, RIM menyatakan telah membayar semua jenis pajak yang dikenakan sebagaimana perusahaan importir barang lainnya. Terkait layanan BlackBerry di Indonesia, RIM juga merasa telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendorong ekonomi di Indonesia dan menyumbang keuntungan yang besar bagi operator yang menjadi mitranya.

Sebagai komitmennya, RIM telah mendirikan PT RIM Indonesia yang sudah diakui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sudah membuka kantor di Jakarta sejak November 2010 lalu. RIM juga berkomitmen terus berinvestasi, mislanya melalui BlackBerry Academic program dengan menggandeng universitas-universitas serta BlackBerry Partner Fund untuk mendorong developer lokal mengembangkan bisnisnya.