Jakarta - Pemerintah sangat bereaksi terkait keputusan produsen Blackberry (BB) Research In Motion (RIM) yang lebih memilih Malaysia sebagai basis produksinya di ASEAN. Padahal jika dihitung-hitung jumlah penjualan BB di Malaysia jauh tertinggal dengan Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyebutkan penjualan BB di Indonesia termasuk yang laris manis. Pada tahun depan, penjualan BB di Tanah Air diperkirakan akan menembus 4 juta unit dengan nilai rata-rata US$ 300 per unit. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan penjualan BB di Malaysia yang hanya sekitar 400 ribu unit per tahun.

"Blackberry akan dilakukan penjualan sekitar 4 juta unit tahun depan, itu rata-rata 300 dollar perunit, sedangkan di Malaysia mereka tidak akan bisa jual lebih dari 400 ribu unit itu per sepuluhnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/9/2011). (sumber: Detik.com)

Gita mengaku kecewa karena perusahaan BB justru membangun pabriknya di Malaysia. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan disinsentif seperti tarif perpajakan.

"Kenapa bangun pabriknya di Malaysia? Nah ini tentunya mereka bangun di sana untuk dijual di Indonesia kan, ini perlu disikapi, nah penyikapannya ini bagaimana, apakah dalam bentuk tarif non tarif, atau inventaris mereka untuk bangun kapasitas produksi di indonesia," jelasnya.

Selain perusahaan BB, ada juga perusahaan Bosch asal Jerman yang terancam mendapatkan disinsentif. Bosch sudah membangun pabrik solar panel di Malaysia namun pemasarannya ke Indonesia.

"Perusahaan lainnya adalah Bosch, perusahaan asal Jerman, mereka bangun pabrik solar panel di Malaysia juga pasti ada kepentingan mereka untuk jual produksi mereka di Indonesia, nah ini saya tadi himbau di forum tadi dan sangat diterima oleh menko perekonomian, menkeu dan menperin, untuk kita bisa invetaris produk-produk apa saja yang dikonsumsi dengan skala yang besar di Indonesia tapi kok diproduksi di luar negeri, atau di negara tetangga, kenapa tidak diproduksi di Indonesia, ini perlu disikapi," jelasnya.

Gita melihat aturan tersebut diperlukan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia tetapi enggan membangun pabrik di Indonesia, serta industri yang masih mengekspor barang mentah.

"Sekarang kan terlihat sekali mayoritas ekspor kita dari barang raw material, tidak diproses mestinya kita bisa eskpor barang-barang yang ada value added, tapi jangan lupa kita juga memiliki kapasitas mengonsumsi untuk skala yang besar, jangan sampai produk-produk yang kita konsumsi ini tidak diproduksi di Indonesia," ujarnya.

Pemberian disentif tersebut, lanjut Gita, diberikan hingga perusahaan tersebut membangun pabrik. bentuknya bisa berupa disinsentif tarif dan non tarif. "Bukan menyetop, disisentif, itu larangan. disinsentif itu meningkatkan barrier bisa lewat tarif atau non tarif," pungkasnya.