Jakarta - Dari sekian banyak elemen masyarakat internet yang menolak disahkannya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia, salah satu yang paling lantang menyatakan resistensinya adalah forum komunitas Kaskus.

Bahkan saking geramnya dengan RPM Konten, salah satu petinggi Kaskus, Chief Marketing Officer Danny Oei sempat mengancam akan membawa seluruh perangkat penunjang forum komunitas itu hengkang ke luar Indonesia.

"Jika pemerintah tetap mengesahkan aturan konten ini, kami akan pindahkan semua server kita keluar dari Indonesia. Mungkin ke Singapura. Ini bertentangan dengan misi Kaskus tentang kebebasan bersuara dan berpendapat," ancamnya di tengah jumpa pers di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Sontak, ancaman ini membuat kaget semua yang hadir. Suara tentang penolakan RPM Konten pun semakin menggema di ruang konferensi hotel tersebut.

Danny merasa kecewa. Sebab, server milik Kaskus perlahan telah dipindahkan ke Indonesia setelah sembilan tahun server mereka berada di Amerika Serikat.

"Di negeri sendiri kami merasa hak kami diinjak-injak oleh pemerintah sendiri. Lebih enak di luar negeri karena kami dihargai," ketusnya.

"Dalam kasus ini, yang rugi justru pemerintah sendiri karena mereka akan kehilangan pajak. Padahal, waktu kami memindahkan server, ini juga atas bujukan pemerintah juga, kenapa kini kami yang malah diinjak-injak," kata Danny lagi.

Saat ini Kaskus telah mempunyai total 40 server yang di-hosting melalui BizNet, dan setiap bulannya Kaskus telah menambah sekitar satu sampai dua server. Menurut Danny, 40 server itu mampu menampung 17 juta user, 500 juta pageview, dan 7 juta unique visitor.

"Kita sebagai penyelenggara konten lokal tidak pernah diajak duduk bareng bicara dengan pemerintah. Padahal seharusnya kita difasilitasi," tandasnya.

Kaskus, menurut Danny, setiap harinya menerima postingan 100 ribu artikel dari 1,2 juta anggotanya. Dengan adanya aturan tentang konten, ia merasa sulit untuk melakukan pengawasan.

"Meski telah kami awasi, pasti ada. saja konten yang tidak diinginkan bisa lolos. Ini situs user generated content, jika pemerintah mau mengawasi, silakan saja pekerjakan 1,2 juta orang untuk mengawasi setiap postingan yang masuk di thread kami," pungkasnya.