Hari-hari terakhir ini di Indonesia sedang ramai dibicarakan tentang RPM Multi Media yang akan mengharuskan para Operator/ISP untuk bertanggungjawab atas kontent yang illegal/melanggar UU ITE, maka di luar negeri juga sedang ramai dibicarakan masalah Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) yang mengharuskan kepada Operator/ISP untuk bertanggungjawab atas kontent yang melanggar UU HaKI.
Kami kurang jelas apakah upaya untuk menerapkan RPM Multi Media ini ada kaitannya dengan negosiasi ACTA tersebut diatas atau tidak. Silahkan yang merasa lebih paham untuk memberikan tanggapannya.
Berita lengkapnya ada di telecomasia.net berkut ini:
There’s been another leak from the Anticounterfeiting Trade Agreement (ACTA) that indicates negotiators remain determined to hold ISPs responsible for any copy infringement that takes place over their networks.
ACTA is a global intellectual property treaty now being negotiated.
A portion of a draft affirms that it would require ISPs countries to adopt notice/takedown and anti-circumvention provisions similar to ones included in the USA’s Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
The first would require ISPs to block or disable content if the copyright holder claims infringement (without having to actually prove legally that infringement has in fact taken place, judging from the wording).
The second would make it illegal for anyone to work around or otherwise fiddle with DRM and other copyright protection mechanisms – potentially to include security researchers.
The
Electronic Frontier Foundation has a list of examples of how anti-circumvention laws do more harm than good, but a memorable example is the
Sony-BMG rootkit fiasco that left millions of computers vulnerable to attacks. That security hole wasn’t reported for weeks because the Princeton University grad student who discovered it was busy talking to lawyers finding a way to disclose it without violating the DMCA’s anti-circumvention clause.
The ACTA draft chapter also addresses the three-strikes provision that would require ISPs to cut off accused infringers completely. The good news is that ACTA would not make it mandatory for ISPs to adopt three-strikes. However, it does require ISPs to take active measures to stop copyright infringement, and gives only one example of how to do that:
three-strikes.
As usual, several caveats apply. It’s not yet clear just how authentic this document is (although previous leaks have never been shown to be fakes). And if it is the real thing, it’s still a draft copy, reportedly from as far back as October. (
The PDF copy of the draft is here if you want to see it for yourself.)
Either way, I’ve written before about why three-strikes policies won’t help stop P2P piracy, and why ACTA itself is bad news for ISPs, chiefly for the super-secret nature of the negotiations that doesn’t appear to include them.
Jakarta - Dari sekian banyak elemen masyarakat internet yang menolak disahkannya Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia, salah satu yang paling lantang menyatakan resistensinya adalah forum komunitas Kaskus.
Bahkan saking geramnya dengan RPM Konten, salah satu petinggi Kaskus, Chief Marketing Officer Danny Oei sempat mengancam akan membawa seluruh perangkat penunjang forum komunitas itu hengkang ke luar Indonesia.
"Jika pemerintah tetap mengesahkan aturan konten ini, kami akan pindahkan semua server kita keluar dari Indonesia. Mungkin ke Singapura. Ini bertentangan dengan misi Kaskus tentang kebebasan bersuara dan berpendapat," ancamnya di tengah jumpa pers di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (17/2/2010).
Sontak, ancaman ini membuat kaget semua yang hadir. Suara tentang penolakan RPM Konten pun semakin menggema di ruang konferensi hotel tersebut.
Danny merasa kecewa. Sebab, server milik Kaskus perlahan telah dipindahkan ke Indonesia setelah sembilan tahun server mereka berada di Amerika Serikat.
"Di negeri sendiri kami merasa hak kami diinjak-injak oleh pemerintah sendiri. Lebih enak di luar negeri karena kami dihargai," ketusnya.
"Dalam kasus ini, yang rugi justru pemerintah sendiri karena mereka akan kehilangan pajak. Padahal, waktu kami memindahkan server, ini juga atas bujukan pemerintah juga, kenapa kini kami yang malah diinjak-injak," kata Danny lagi.
Saat ini Kaskus telah mempunyai total 40 server yang di-hosting melalui BizNet, dan setiap bulannya Kaskus telah menambah sekitar satu sampai dua server. Menurut Danny, 40 server itu mampu menampung 17 juta user, 500 juta pageview, dan 7 juta unique visitor.
"Kita sebagai penyelenggara konten lokal tidak pernah diajak duduk bareng bicara dengan pemerintah. Padahal seharusnya kita difasilitasi," tandasnya.
Kaskus, menurut Danny, setiap harinya menerima postingan 100 ribu artikel dari 1,2 juta anggotanya. Dengan adanya aturan tentang konten, ia merasa sulit untuk melakukan pengawasan.
"Meski telah kami awasi, pasti ada. saja konten yang tidak diinginkan bisa lolos. Ini situs user generated content, jika pemerintah mau mengawasi, silakan saja pekerjakan 1,2 juta orang untuk mengawasi setiap postingan yang masuk di thread kami," pungkasnya.
0